TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Opini
Hari Kartini 2018

Hari Kartini, Menguatkan Sifat Multikultural untuk Pondasi Demokrasi

21/04/2018 - 14:04 | Views: 10.73k
Rachmat Kriyantono, Ph.D, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (Grafis: TIMES Indonesia)

TIMESNUNUKAN, MALANGADA dua momen penting di bulan April ini, yakni Hari Kartini dan pengesahan UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) oleh DPR dan Pemerintah pada 2012 lalu. Momen yang dirasa kebetulan, tetapi, memiliki pertalian erat. Yakni saat pembahasan UU PKS.

UU ini tak luput dari aksi demonstrasi para mahasiswa terhadap pasal tentang penghentian konflik, yaitu dengan dimungkinkannya pengerahan TNI –di bawah koordinasi Polri- untuk menghentikan konflik. Para pendemo khawatir akan terjadi “aksi kekerasan” untuk mengatasi kekerasan.

Ada pasal lain yang penting saya sampaikan di tulisan ini, yaitu tindakan preventif mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. UU PKS telah menyediakan solusi preventif, yakni mengembangkan sikap menghargai agama, suku bangsa, dan budaya; menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan toleransi, pluralitas, dan budaya antikekerasan.

Saya mengapresiasi solusi preventif ini karena, dalam perspektif keanekaragaman bangsa ini, UU PKS telah mengakomodasikan nilai-nilai multikultural (keberagaman dalam kesetaraan) –bukan sekadar nilai-nilai pluralitas atau kemajemukan (keberagaman dalam keseragaman).

UU tersebut disahkan pas momen Hari Kartini. Selama ini, Hari Kartini lebih sebagai ekspresi simbolik karnaval pakaian adat se-nusantara. Ekspresi simbolik ini, memang, menstimuli kesadaran kita akan kekayaan budaya bangsa dan mendorong kita untuk lebih mencintainya, sebagai bukti sifat kemajemukan budaya kita (Cultural pluralistic).

Namun, Hari Kartini seyogyanya adalah momen refleksi sejauh mana sifat multikultural terinternalisasi pada segenap elemen bangsa ini. Sifat multicultural ini menjadi kunci kehidupan harmoni dalam masyarakat yang beragam, seperti Indonesia.

Sifat multikultural adalah sifat yang mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Sifat ini tumbuh dari paham multikulturalisme, yaitu cara pandang tentang keberagaman kehidupan yang menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan -agama, budaya,  dan  worldview-  yang  terdapat  dalam  masyarakat. 

Jika  sifat  multikultural  ini terinternalisasi pada diri individu, maka individu tersebut akan secara terbuka memahami, menghargai serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan.

Dalam  konteks negara-bangsa, multikulturalisme ini terwujud dalam beberapa aspek, antara lain upaya- upaya menghargai kesetaraan dari pluralitas budaya di masyarakat; kesetaraan dalam perumusan kebijakan untuk penanganan perbedaan budaya, etnis,  dan  agama;  penghargaan terhadap kesetaraan gender; penegakan hukum; kesempatan pendidikan; kesempatan berusaha dan berkarya; masalah hak asasi manusia;serta hak budaya komunitas dan minoritas.

Sebenarnya, cakupan upaya-upaya tersebut telah terepresentasi di falsafah bangsa Pancasila yang merupakan titik puncak (kulminasi) dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kristalisasi pemikiran masyarakat tentang diri dan keberadaannya sebagai objek dan subjek dengan alam semesta.

Hasil pemikiran ini adalah kondisi ideal dan kondisi mendasar, disebut ideologi, yang di dalamnya sebenarnya mencakup nilai-nilai multikultural itu sendiri.

Tetapi, penulis menganggap bentuk ideal ini belum terinternalisasi dan tercermin dalam perilaku masyarakat kita sekarang.  Bahkan, bentuk ideal ini belum terdiseminasi secara baik ke masyarakat. Banyaknya ujaran kebencian, hoax, konflik-konflik vertical dan horizontal adalah bukti kondisi ini.

Konflik Sosial dan Multikultural
Tidak bisa dipungkiri, konflik-konflik sosial yang meledak sejak era reformasi ini adalah efek domino kebijakan politik era Orde Baru. Rejim Orba –demi alasan stabilitas nasional-  menerapkan  politik  “seragamisasi” yang  dikomandoi  secara  sentralistik.

Politik “seragamisasi” ini memang masih mengakui sifat pluralitas (kemajemukan) bangsa. Tetapi, kemajemukan ini –mengacu pendapat John Rex (1997)- hanya terjadi pada ruang privat, yaitu ruang bagi setiap orang dan kelompok diberi kebebasan mengekspresikan nilai-nilai maupun cara pandang mereka.

Sementara, kesetaraan dan kesempatan dalam berbagai bidang bagi elemen bangsa tidak disediakan oleh negara di ruang publik. Hal ini membuat individu atau kelompok sosial seperti katak dalam tempurung, yang hanya mengenal arti kebebasan di antara mereka sendiri tanpa mengenal hak kebebasan dan perbedaan kelompok lain.

Pada akhirnya melahirkan fragmentasi sosial, seperti, misalnya, orang-orang Tionghoa tersekat hanya di dunia bisnis seiring dengan “nasionalisasi” nama yang berbau Tionghoa, perbedaan- perbedaan antara pusat-daerah atau dalam pelayanan publik.

Kondisi kurangnya kesetaraan dalam ruang-ruang publik ini menjadi salah satu pemantik demokratisasi yang membuat runtuhnya Orba. Demokrasi, di satu sisi, membuka kran kebebasan yang besar bagi individu untuk menyampaikan gagasan dan keinginannya.

Sementara di sisi lain, seperangkat norma di ruang publik –seperti politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan- yang menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama belum sepenuhnya siap.

Ditambah belum siapnya masyarakat untuk menjadi masyarakat multikultural (masyarakat yang menghargai kebebasan dan perbedaan kelompok lain), akan mendorong timbulnya konflik-konflik sosial.

Tidak jarang konflik ini menjadi bencana social jika konflik ini terjadi dalam lingkup yang luas dan mengakibatkan korban yang banyak. Dengan kata lain, demokrasi sebenarnya mensyaratkan perspektif multikultural sebagai pondasinya. Dengan kata lain, demokrasi sebenarnya mensyaratkan perspektif multikultural sebagai pondasinya.

Pendidikan Multikultural Dimulai Sejak Dini
Saatnya nilai-nilai multicultural didiseminasikan kepada masyarakat. Setidaknya, keluarga, sekolah, dan media menjadi agen yang terpenting dalam upaya ini. Ketiga institusi sosial ini berperan membangun individu yang secara terbuka memahami, menghargai serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan.

Contoh, di sebuah TK, guru mewajibkan orang tua untuk secara bergilir menyediakan makanan/kue sejumlah siswa di TK itu. Kebiasaan ini harus diubah karena saat makan bersama, anak-anak akan menemukan semua serba sama, yakni kue yang sama. Beda jika guru memberikan kebebasan anak-anak membawa kue. Saat makan bersama, anak-anak akan terbiasa dengan perbedaan.

Media dan Multikulturalisme
Media sangat berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat multikultural. Media berperan sebagai ruang publik menyediakan pendidikan multikultural ke masyarakat.

Di tengah perkembangan  teknologi  komunikasi,  pesan-pesan  media  menjadi  “virus”  yang  menjadi menu sarapan di pagi hari dan pengantar tidur di malam hari. Telah terjadi  “ubiquity”,  individu  tidak  dapat  lari  dari terpaan media karena gencar dan berulang-ulangnya terpaan media hadir di kehidupan sehari- hari.

Informasi-informasi yang disampaikan pun terakumulasi dan mempunyai efek luar biasa dalam transfer pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan realitas subjektif hasil konstruksi media ini pada akhirnya mampu “menggoyang” persepsi publik terhadap realitas objektif. Publik pun menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang tersimpan dalam realitas subjektifnya.

Praktisi media massa (konvensional dan media online) seharusnya menjadi agen penyebar multikulturalisme. Menurut saya, hal ini dapat dilakukan dengan cara: Pertama, Menyediakan tayangan-tayangan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural. Rating media yang diduduki oleh tayangan-tayangan gosip, mistis, lawak yang penuh stereotype negatif, dan kekerasan, mencerminkan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat kita.

Kedua, Menghindari tayangan-tayangan bias multikultural, seperti lebih menonjolkan budaya mayoritas (belum diversity of content). Mayoritas berarti Jawa, lebih spesifik adalah Jakarta-sentris, sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan; Terjerumus pada pelabelan negatif (stereotype) dan bahan olok-olokan, seperti orang Batak identik dengan sopir angkot dan degenderisasi; Melakukan fragmentasi atau isolasi peran pada kelompok tertentu, misalnya perempuan lebih digambarkan sebagai pelaku sektor domestik.

Olok- mengolok   kekurangan   fisik   juga  menjadi   menu   sehari-hari   tayangan   media,   seperti memperolok  wajah,  badan  yang  gemuk,  badan  yang  pendek,  atau  memperolok  dengan meniru perilaku tertentu, seperti kebanci-bancian.

Ketiga, Isi media yang menjamin hak-hak bermedia dari publik. Frekuensi yang digunakan media penyiaran merupakan domain publik sehingga peruntukkannya mesti mempertimbangkan hak, kepentingan, dan kemaslahatan publik.

Termasuk di sini adalah hak akan informasi publik, hak membedakan tiga komponen isi penyiaran (berita, opini, dan niaga), serta hak kesetaraan dalam kemajemukan. Tetapi, masih sering ditemui praktik penyiaran yang masih mengancam hak-hak publik tersebut.

Diantara praktik penyiaran yang masih mengancam hak-hak publik tersebut, antara lain, adanya Distorsi Informasi (menambah atau mengurangi informasi); Dramatisasi Fakta Palsu (bertujuan membangun suatu citra negatif dan sterotipe); Mengganggu “privacy” (Praktik ini banyak dilakukan dalam kehidupan selebritis dan kaum elit, utamanya yang diduga terlibat dalam suatu skandal).

Selanjutnya adalah Pembunuhan Karakter (meskipun sebenarnya masih banyak sisi baik dari  narasumber,  namun  yang  digambarkan  “sisi  buruk”nya);  Eksploitasi  Seks  (hanya menjual popularitas dan bombastis).

Terakhir, adalah Meracuni Anak-anak; Penyalahgunaan Kekuasaan/abuse of power (pihak redaksional, melalui interpretasi dan ilustrasi faktual subyektif, dapat mengidentifikasikan suatu persoalan sesuai kepentingannya). (*)

* Rachmat Kriyantono, Ph.D, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Jurnalis :
Editor : Yatimul Ainun
Publisher :
Copyright © 2018 TIMES Nunukan
Top

search Search